Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Tiga Syarat agar Indonesia Bisa Hadapi Kompetisi Global

Kompas.com - 04/04/2016, 16:51 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

AMBON, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perubahan dan kompetisi global selama ini terjadi sangat cepat.

Belum selesai Indonesia mengantisipasi krisis Yunani 2008, terjadi depresiasi Yuan. Depresiasi Yuan masih menyisakan dampak, kenaikan suku bunga The Fed kemudian terjadi.

"Untuk mengantisipasi itu dalam era keterbukaan ini, perbaikan dan pembenahan di semua sektor harus dilakukan," ujar Jokowi dalam sambutan peresmian Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

Menurut Jokowi, ada tigal hal yang bisa membuat Indonesia jadi pemenang dalam kompetisi global dan internasional.

Pertama, deregulasi. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan hal ini. Jika tidak, melakukan hal yang sama akan menjadi sesuatu yang percuma karena tidak ada hasilnya.

Perubahan yang cepat seperti itu, menurut Jokowi, membutuhkan payung hukum semacam peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), peraturan gubernur (pergub), dan peraturan daerah (perda).

Namun, regulasi seperti itu seharusnya mempercepat untuk bertindak jika terjadi sesuatu.

Jadi, bukan seperti yang sekarang dihadapi Indonesia. Aturan regulasi saja sebanyak 42.000, sementara perda bermasalah di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 3.000 lebih aturan.

"Kecepatan bergerak dan memutuskan terhambat aturan yang kita buat sendiri," ucap Jokowi.

Jokowi juga berpesan, kalau membuat aturan, hal itu harus betul-betul bisa mendorong percepatan, bukan yang menjerat dan menghambat.

Karena itu, Jokowi berencana menghapus 3.000 perda dan regulasi lain yang menyulitkan dan menghambat.

"Kita harus cepat bergerak, cepat bertindak dan memutuskan," ujar dia.

Hal kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Di mana pun, kalau infrastrukturnya jelek, tidak akan ada investasi yang masuk dan berkembang.

Misalnya, ada investasi masuk ke Maluku untuk  industri besar, tetapi pelabuhan belum siap. "Fokus dan prioritas pada infrastruktur (adalah) wajib," kata dia.

Jadi, pembangunan jembatan, bandara,dan jalan sudah merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar lagi.

Ketiga, mengenai sumber daya manusia. Misalnya, dalam hal Blok Masela, yang akan mulai dikerjakan dalam 8 tahun mendatang semestinya menyerap SDM asal Maluku.

"Saya sudah kalkulasikan di darat karena multiplier effect-nya lebih besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, jangan sampai SDM untuk mengelola Blok Masela lebih banyak dari pihak luar. Daerah harus menyiapkan SDM sehingga tak ada lagi alasan untuk berkelit.

"Tiga hal ini akan menjadikan kita pemenang dalam kompetisi global," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com