Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Menebarkan Isu SARA, Yusron Dilaporkan ke Bareskrim

Kompas.com - 01/04/2016, 15:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, dilaporkan oleh Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Purnama Mania ("Batman") ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Ia dilaporkan atas dugaan diskriminasi terhadap etnis tertentu karena mengunggah komentar bernada SARA mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Keberadaan kami datang ke sini adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat siapa pun maupun pejabat untuk berhati-hati, berbicara tentang isu SARA," ujar kuasa hukum Batman, Reinhard Parapat, di Bareskrim Polri, Jumat (1/4/2016).

(Baca: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

Reinhard mengatakan, pihaknya membawa bukti berupa salinan sejumlah tweet Yusron yang melontarkan komentar bernada SARA itu. Tweet itu dipublikasikan pada 28 Maret 2016 lalu. Ia mempermasalahkan penggunaan kata "China" yang ditujukan untuk etnis Tionghoa.

"Jelas-jelas sudah diumumkan oleh pemerintah, bukan lagi China, tapi Tionghoa. Itu bahasa sudah berbeda ya, sudah mendiskreditkan kelompok etnis tertentu," kata Reinhard.

Reinhard menyayangkan komentar tersebut dilontarkan Yusron di media sosial yang sifatnya mudah menyebar secara cepat ke netizen. Terlebih lagi, Yusron adalah seorang tokoh terpandang yang mewakili negara Indonesia.

"Pejabat sekelas duta besar mewakili negara seharusnya punya etika terhormat, apalagi ada etika sebagai diplomat. Itu tidak menunjukkan pendidikan yang baik ke masyarakat," kata Reinhard.

(Baca: Ruhut: Dubes Yusron Harus Menghadap Jokowi Ajukan Pengunduran Diri)

Yusron sempat berkicau di akun Twitter miliknya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut dia, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok.

Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluhkan kicauan Yusron itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ahok merasa kicauan Yusron itu bernuansa SARA.

Kementerian Luar Negeri akhirnya bereaksi soal kicauan Yusron itu. Juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa kementeriannya meminta semua kepala perwakilan untuk lebih fokus menjalankan tugasnya.

"Yang kita harapkan kepala perwakilan dalam menjalankan tugasnya harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Yusron yang dihubungi Kompas.com soal keluhan Ahok itu menolak untuk mengomentari apa pun soal kontroversi ini.

Kompas TV Ahok Tuding Kicauan Yusron Berbau SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com