Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Rakyat Tersinggung soal Natuna, Tak Elok JK Pergi ke China

Kompas.com - 25/03/2016, 13:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi mengkritik kepergian Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Hanian, China, untuk menghadiri Boao Forum for Asia Annual Conference.

Dia menilai, ketegangan diplomasi antara Indonesia dan China pasca-insiden di perairan Natuna belum usai.

Dalam insiden tersebut, kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menangkap kapal pencuri ikan berbendara China. Namun upaya tersebut dihalang-halangi oleh kapal coastguard China.

Elnino mengakui, antara masuknya kapal China ke perairan Indonesia di Natuna dan berangkatnya Kalla ke China adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali. 

Namun jika menjadi Kalla, dia mengaku akan menunda berangkat ke China sampai kasus pelanggaran kedaulatan itu selesai.

"Sebab, bagaimana pun juga bangsa ini tersinggung jika ada orang luar yang masuk ke halaman negara kita tanpa permisi," ujar Elnino, Jumat (25/3/2016).

"Ketika bangsa sedang tersinggung, tidak elok kiranya jika di saat yang sama saya malah datang ke china dan mengundang investor mereka masuk ke sini," kata dia.

Setelah insiden Natuna selesai dan rasa tersinggung bangsa ini mereda, lanjut Elnino, baru lah sebaiknya Kalla terbang ke China untuk memenuhi undangan tersebut.

Kehadiran Kalla di sana juga sebaiknya tidak hanya untuk sekedar mengundang investor masuk ke indonesia. Kalla juga bisa menyatakan dengan lugas kepada China bahwa Indonesia menerapkan kedaulatan di segala bidang sesuai dengan Nawa Cita.

"Itu suatu penegasan bahwa investasi luar negeri yang ada di Indonesia akan aman dan berkembang jika investasi itu mampu menciptakan kemandirian rakyat di Indonesia serta tidak menjadikan rakyat indonesia hanya sekedar kacung," ujar dia.

Pemerintah Indonesia sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China untuk menyikapi kasus tersebut.

Ada tiga sikap Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada China. (Baca: Layangkan Nota Protes ke China, Indonesia Sampaikan Tiga Hal)

Pertama, Indonesia memprotes pelanggaran yang dilakukan kapal keamanan laut China terhadap hak berdaulat atau yurisdiksi Indonesia di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen.

Kedua, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen.

Ketiga, Indonesia memprotes pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia oleh kapal keamanan laut China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com