Pengamat: Jokowi Berani Ambil Risiko, SBY Lebih Suka Manjakan Rakyat

Ia memandang, kebijakan Presiden terkait penggunaan APBN secara besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur justru menunjukkan bahwa Jokowi tidak ingin terjebak dalam isu pencitraan.

Menurut analisis Yunarto, kebijakan Presiden Jokowi selama ini memang tidak populer dan berisiko terhadap citra dirinya di mata masyarakat, terutama keputusan Jokowi saat mencabut subsidi.

Di sisi lain, kebijakan membangun infrastruktur yang menjadi fokus Jokowi memang belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat untuk saat ini.

(Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

Namun, Jokowi melihat pembangunan infrastruktur justru menjadi kunci dalam memajukan ekonomi meskipun efeknya baru bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka 10 hingga 20 tahun mendatang.

"Dia yang paling berani mencabut subsidi, berani mengambil risiko," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Lebih lanjut, dia menilai Jokowi menggunakan dasar kebijakan yang berbeda dalam melihat kelesuan ekonomi yang terjadi sekarang.

Menurut Jokowi, kata Yunarto, ekonomi akan kembali tumbuh apabila didukung infrastruktur yang memadai.

(Baca: Jokowi: Tidak Ada Infrastruktur yang Tidak Bisa Dibangun)

"Dengan begitu, Jokowi bisa menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan pembangunan ekonomi yang diawali dengan pembenahan infastruktur," ujar dia.

Sementara itu, dari pandangan Yunarto, pada masa kepemimpinan SBY, masyarakat cenderung dimanjakan dengan pemberian subsidi dan dana bantuan langsung tunai.

Kebijakan tersebut, menurut dia, tidak banyak berpengaruh pada persoalan pengentasan masyarakat dari kemiskinan karena hanya bisa dirasakan oleh masyarakat selama satu sampai lima tahun.

"Apa yang dilakukan oleh SBY itu memanjakan masyarakat. Dia mengambil keputusan untuk berada di zona nyaman," ungkap Yunarto.

Selain itu, ia juga mengatakan, Presiden yang berorientasi pada kebijakan jangka pendek rentan dengan isu pencitraan.