Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dinilai Tak Etis bila Mengkritik dalam Posisi sebagai Mantan Presiden

Kompas.com - 21/03/2016, 19:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, upaya saling kritik yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo adalah hal biasa.

Menurut Yunarto, itu menjadi bagian dari dialektika berpolitik. Tidak ada larangan bagi SBY mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam kapasitas SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebagai seorang Ketua Umum Partai Demokrat, SBY sah saja apabila mengeluarkan kritik bagi pemerintahan Joko Widodo," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Namun, kata Yunarto, apabila kritik disampaikan oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden keenam RI maka hal tersebut menyalahi etika berpolitik.

Dalam etika berpolitik, kata Yunarto, tidak etis apabila ada seorang presiden yang membandingkan masa pemerintahannya dengan masa pemerintahan presiden lain.

Yunarto menjelaskan, di Amerika Serikat, ada semacam kode etik yang menyebutkan bahwa seorang mantan presiden tidak boleh mengkritik presiden yang sedang memimpin.

Malahan, mantan presiden harus mendukung setiap kebijakan yang dibuat presiden saat ini.

"Kritik boleh dilontarkan apabila tidak menempatkan diri sebagai mantan presiden. Apabila sudah keluar kalimat 'pada masa saya', nah itu yang tidak etis," ujar Yunarto.

Sebelumnya, SBY pernah angkat bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Presiden keenam RI itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut. (Baca: SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu...)

SBY dan Jokowi pun dinilai saling melakukan kritik terkait proyek infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Namun, kritik SBY itu kemudian "dibalas" Jokowi dengan melakukan kunjungan ke Hambalang, proyek yang mangkrak pada era SBY.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun, berbalas-balasan.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com