PKB Minta Jokowi Tak Hiraukan Kritik SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menghargai masukan yang diberikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan pada era Presiden Joko Widodo.

Namun, Karding menyarankan agar Jokowi tetap fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan dan tidak terganggu dengan kritik SBY itu.

"Pak Jokowi menurut saya terus jalan saja sesuai rencana. Menurut saya, prioritas infrastruktur itu penting bagi negara dan perekonomian kita," kata Karding saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Sebagai partai pendukung pemerintah, Karding menegaskan, PKB mendukung berbagai pembangunan infrastruktur yang kini digenjot. (Baca: PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY)

Karding meyakini, pembangunan infrastruktur juga tidak akan mengganggu penanggulangan kemiskinan yang terus dijalankan oleh pemerintah.

Menurut dia, penanggulangan kemiskinan akan tetap berjalan, tetapi kebutuhan terbesar memang saat ini difokuskan pada bidang infrastruktur. (Baca: Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana)

"PR bagi Pak Jokowi adalah menjaga kebutuhan prioritas supaya tetap terjaga," ujar dia.

Dalam rangkaian Tour de Java, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu. (Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justru tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan, apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan pada tahun mendatang. (Baca: Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor)

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Pernyataan SBY itu disusul sikap resmi Partai Demokrat menyikapi isu nasional terkini. (Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan seusai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Walau demikian, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta," ujarnya.