Ada Peraturan yang Permudah Penyelundupan, Ini Instruksi Jokowi

Dari rapat tersebut terungkap bahwa ada peraturan yang mempermudah penyelundupan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, aturan itu adalah surat edaran Jaksa Agung bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menangani kasus kepabeanan.

Hal ini menyebabkan pengawasannya menjadi lemah.

"Itu yang sebetulnya perlu ditinjau ulang," ujar Badrodin, seusai mengikuti rapat terbatas.

Di sisi lain, polisi banyak mengungkap tindak pidana penyelundupan barang di luar wilayah kepabeanan.

Pelakunya sempat memakai jalur resmi. Menurut Badrodin, pada jalur inilah tindak pidana penyelundupan rentan terjadi sehingga aparat penegak hukum harus turut mengawasi.

"Selama ini kan, begitu sudah keluar dan dia sampai ke gudang, Polri melakukan razia atas barang ilegal. Itu dapat banyak," ujar Badrodin.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta lembaga terkait untuk meniadakan peraturan yang melemahkan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

"Tiadakan peraturan yang membuat lembaga penegak hukum tidak bisa masuk atau membuat proses penyelundupan yang terjadi di depan mata masih tetap berlangsung," ujar Pramono.

Presiden berpesan, jangan sampai penyelundupan berlindung di bawah peraturan dan koordinasi lintas lembaga yang lemah.

Instruksi Presiden

Presiden Jokowi sendiri mengeluarkan tiga instruksi untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, ia meminta aparat keamanan, TNI, Polri, Bea Cukai dan Badan Keamanan Laut meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai yang ada. 

"Terutama pelabuhan kecil. Tingkatkan patroli dan kerja sama operasi. Kalau mungkin perlu (kerja sama) dengan negara tetangga, lakukan," ujar Jokowi, dalam rapat tersebut.

Kedua, pimpinan aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada anak buahnya yang 'main mata' dengan pelaku tindak pidana penyelundupan. 

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi 'beking'. Tidak ada ampun. Saya ingin tidak ada kongkalikong lagi," lanjut Presiden.

Ketiga, Jokowi meminta kementerian melakukan reformasi tata kelola izin impor. Seluruhnya harus terintegrasi dalam suatu sistem informasi teknologi yang baik.

Hal itu demi membuka peluang kian mudahnya barang masuk dengan cara yang legal.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah piminan lembaga, antara lain Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso dan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Pertama Arie Soedewo.

Adapun, menteri yang hadir, antara lain Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.