Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Izinkan BNN Tes Urine Kepala Daerah secara Dadakan

Kompas.com - 16/03/2016, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Narkotika Nasional melakukan tes urine terhadap semua kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia.

BNN dapat melakukan tes urine tanpa didahului pemberitahuan.

"Tidak perlu ada instruksi dari Mendagri supaya kepala dan wakil kepala daerah melakukan tes narkoba. Kalau sifatnya instruksi, mereka yang biasa memakai narkoba bisa siap-siap lebih dulu untuk mengakali hasil tes narkoba," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/3/2016), seperti dikutip Harian Kompas.

Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi langkah BNN menangkap Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi terkait kasus narkotika. (baca: Presiden Prihatin Ada Bupati "Nyabu")

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviadi (kiri depan) digelandang ke Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/3/2016). Ahmad Wazir Noviandi ditangkap tim BNN di rumahnya di Ogan Ilir Minggu (13/3/2016), karena mengonsumsi narkotika jenis sabu.
Hasil pemeriksaan urine, Noviandi beserta empat orang lainnya positif menggunakan narkoba.

Kepala BNN Budi Waseso sebelumnya mengatakan, saat ini ada sejumlah pejabat dan kepala daerah lain yang ditengarai sebagai penyalah guna narkoba.

Untuk itu, BNN tidak perlu melapor kepada Presiden dan Gubernur untuk menangkapnya. (baca: Bupati Ogan Ilir Ditangkap berkat "Nyanyian" PNS Rumah Sakit Jiwa)

”Ada beberapa yang sedang kami intai, tetapi tidak bisa kami sebutkan sekarang,” kata Budi.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumsel menjamin proses pemeriksaan kesehatan Nofiadi sesuai prosedur.

Semua proses, termasuk hasil pemeriksaan, tak bisa diintervensi. Namun, Nofiadi diperkirakan melakukan sejumlah cara untuk lolos dari pemeriksaan kesehatan.

Ketua IDI Sumsel Rizal Sanif mengatakan, proses pemeriksaan kesehatan pada Nofiadi dilakukan sekitar tujuh bulan lalu. Hasilnya menunjukkan, Nofiadi dinyatakan layak dan bersih dari aspek kesehatan dan dapat maju dalam pilkada serentak Desember lalu.

Rizal memastikan semua proses sesuai standar IDI pusat. Khusus untuk Nofiadi, saat itu dinyatakan layak untuk maju karena zat-zat narkoba tak terdeteksi di tubuhnya.

"Kami tak melihat hasil kesehatan. Tapi berdasarkan rekomendasi bahwa kandidat ini dinyatakan layak, berarti tak ada masalah dengan kesehatannya," kata Rizal, yang bersedia memberikan keterangan jika diminta BNN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com