Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Ketua MPR RI Hadiri Workshop Ketatanegaraan

Kompas.com - 11/03/2016, 15:20 WIB
advertorial

Penulis


Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MPR adalah Rumah Besar untuk rakyat. Menurut ia, siapapun boleh masuk ke dalam MPR, dan menyatakan pendapatnya.

Hal tersebut Zulkifli sampaikan di depan puluhan peserta Workshop Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI, di Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat, (11/03/2016).

Acara ini juga dihadiri oleh Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul, Anggota DPR RI Fraksi PAN Amran, serta puluhan peserta workshop dari kalangan dosen hukum, dan guru Pkn.

Workshop ini juga menyinggung tentang rencana MPR RI mengembalikan Gambaran Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ada satu pendapat bahwa kita (sistem berkebangsaan) ini sudah menyimpang jauh, dan pendapat yang lainnya sistem berkebangsaan kita sudah bagus," ujar Zulkifli.

GBHN kembali menjadi bahasan yang penting juga karena Indonesia bersiap menghadapi beberapa tantangan di masa depan, dengan salah satunya ialah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Dalam menghadapi MEA ini, kita harus siap bersaing dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya," kata Zulkifli Hasan.

Untuk itu, MPR RI mengajak sekitar 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia, untuk berdiskusi dan membahas, perlu atau tidak kah GBHN?

Diskusi tersebut juga akan berlanjut ke ormas-ormas, bupati, gubernur, kementerian, hingga public hearing atau tanya kepada rakyat.

Zulkifli juga menambahkan apabila nantinya GBHN disetujui untuk dilaksanakan, akan mulai aktif pada periode pemerintahan dan MPR RI selanjutnya.

"Untuk menghindari conflict of interest, maka GBHN apabila disetujui akan dilaksanakan pada periode berikutnya," tutup Zulkifli. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com