Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Golkar Masih Tak Jelas, Munas Tandingan Dikhawatirkan Muncul Kembali

Kompas.com - 06/03/2016, 16:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya setuju dengan adanya desakan agar pemerintah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dan penyelenggaraan Munas diserahkan kepada kubu Bali.

Namun, solusi harus tetap dicari jika pemerintah tetap bersikukuh tak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau sebagai penyelenggara Munas.

Jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlanjut, menurut Bambang, maka dikhawatirkan akan muncul Munas tandingan dengan modus penyelemat partai.

"Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endorse dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhirinya kemelut Partai Golkar," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2016).

Bambang bersama tim pemenangan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan kebijakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, termasuk apakah Munas pada akhirnya batal digelar sesuai rencana, yaitu pada bulan April.

"Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Kemelut Partai Golkar kini memasuki babak baru pasca-dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Putusan tersebut otomatis mengukuhkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Kekhawatiran memuncak saat rapat pleno penentu Munas yang seharusnya dilakukan Rabu (2/3/2016) lalu batal digelar, terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com