KPK dan Polri Diminta Awasi Munas Golkar dengan Teknik Intelijen

"Kalau ada kesadaran di Munas Golkar nanti melibatkan dua lembaga itu saya pikir bagus," ujar Lely saat dihubungi, Sabtu (27/2/2016).

"Seharusnya dua lembaga itu memberi sambutanbyang sama kuatnya dengan keinginan mereka," lanjut dia.

Pasalnya, pergantian kepemimpinan di partai politik memang dinilai kental dengan politik uang dan perlu diawasi secara ketat. Jika KPK dan Polri menyanggupi untuk mengawasi Munas Golkar, kata Lely, mereka tak harus tampil namun justru mengawasi secara diam-diam seperti yang dilakukan intelijen.

"Tapi keberadaan mereka memang seharusnya ada. Sehingga prinsip pencegahan yang mereka utamakan harusnya termanifestasikan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, rapat harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam Golkar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri untuk hadir pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. 

Menurut rencana, Munas akan diselenggarakan pada April mendatang. Aburizal mengatakan, undangan tersebut diberikan sebagai bentuk kerja sama Partai Golkar dengan kedua institusi tersebut.