Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsistensi Ahok Maju di Jalur Independen Atau Ikut Parpol Akan Terjawab April

Kompas.com - 26/02/2016, 06:51 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski Basuki Tjahaja Purnama berulang kali menegaskan akan maju melalui jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Namun hingga kini, Basuki atau yang akrab disapa Ahok itu belum mendeklarasikan diri menjadi calon gubernur independen.

Ahok yang awalnya selalu mantap untuk menunggu pendukungnya, 'Teman Ahok', mengumpulkan persyaratan satu juta fotokopi KTP. Kini kemantapan jawaban Ahok seakan tergoyahkan oleh dukungan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri padanya.

Meski belum memberi dukungan resmi, Ahok terus percaya diri sudah mendapat dukungan dari partai politik dengan kursi terbanyak di DPRD DKI itu.

"Pendaftaran (calon gubernur) kan Juli. Kami butuh tiga bulan untuk pertemuan internal segala macam, April harus bisa saya putuskan (maju melalui jalur independen atau diusung partai)," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (25/2/2016).

Ahok pun berencana mempertemukan 'Teman Ahok' dengan Megawati. Jika 'Teman Ahok' berhasil mengumpulkan satu juta fotokopi KTP, maka Ahok memastikan akan maju sebagai calon independen.

"Kalau memang saya bisa ikut (didukung) PDI-P, alangkah baiknya kalau mereka ikut (mendukung) PDI-P juga kan," kata Ahok.

Ahok yakin 'Teman Ahok' mampu memenuhi persyaratan yang diajukannya. Sebab, 'Teman Ahok' pun sebelumnya meyakinkan mampu mengumpulkan satu juta fotokopi KTP bagi Ahok.

Saat berbicara dengan pendukungnya, Ahok menyebut dirinya akan didukung oleh partai politik. Selama mampu bekerja baik untuk pembangunan Jakarta.

"Toh saya kenal baik dengan ibu Mega, Partai Hanura, Nasdem, PAN, PKB, Golkar juga baik," kata Ahok. (Baca: Mengaku Dapat Restu Megawati, Ahok Merasa Mirip Risma)

Ahok mengakui tidak mudah maju sebagai calon independen. Sebab nantinya 'Teman Ahok' harus memverifikasi ulang data-data yang telah diberikan. Mereka juga harus menelepon pihak-pihak yang sudah memberi fotokopi KTP ketika Ahok memilih calon wakil gubernurnya.

Sebab, di dalam formulir 'Teman Ahok', tidak tercantum nama calon wakil gubernur pendamping Ahok.

"Ya makanya kita harus ngomong, mau enggak mau kalau mereka (Teman Ahok) bisa penuhi (satu juta fotokopi KTP) ya kami ikut Teman Ahok," kata Ahok. (Baca: Ahok: Masalahnya, PDI-P Tidak Mendukung Teman Ahok)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com