Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Akui Laporkan Pencemar Nama Baik Ketua DPR ke Polisi

Kompas.com - 23/02/2016, 23:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas tuduhan gratifikasi karena menggunakan jet pribadi oleh sejumlah lembaga.

Namun, lembaga yang melaporkan kasus itu ke MKD kini balik dilaporkan ke polisi.

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah melaporkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), Adnan dan Anggota Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (Himak) Rizman ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dituduh melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Sudah lapor ke Polda Metro Jaya, yang melaporkan Bhaladika. Yang dilaporkan individu, walau kami tahu siapa auktor intelektualnya," ujar Bambang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2016) malam.

"Nanti kami minta polisi korek dari terlapor," ujar Bambang yang juga anggota tim sukses untuk mengantar Ade Komarudin jadi ketua umum Partai Golkar.

Adapun saat ditanya siapa auktor intelektual yang dimaksud, Bambang enggan menyebutkan nama. Namun, ia menyebutkan bahwa sosok tersebut merupakan salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Bambang memastikan bahwa pesawat jet tersebut adalah miliknya. Sedangkan pengusaha asal Kalimantan yang disebut-sebut sebagai pemilik pesawat tersebut merupakan teman Bambang.

"Itu partner saya. Di LHKPN kan ada saya menyebut soal kepemilikan pesawat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Barisan Muda Baladhika Karya yang bernaung dalam Sentra Organisasi Karyawan Swagiri Indonesia (SOKSI), menyambangi Polda Metro Jaya.

(Baca: Ke Polda, Ormas Sayap Golkar Ingin Laporkan Pencemaran Nama Baik terhadap Ketua DPR)

Mereka mendatangi Polda Metro untuk melakukan konsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin yang diduga melibatkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com