Bertemu Jokowi, Pimpinan DPR Ingin Tanya Kejelasan Sikap soal Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR RI akan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016) siang ini. Salah satunya ialah untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pimpinan DPR akan menagih kejelasan sikap Presiden soal revisi UU KPK ini. (Baca: Fadli Zon: Seolah DPR "Ngotot" Revisi UU KPK, Terus Presiden Jadi Pahlawan)

"Kita mendengar dulu maunya Presiden apa, mau terus membahas ini atau tidak. Kita ingin kejelasan," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Fadli, Presiden harus menegaskan sikapnya karena revisi sebuah UU harus dilakukan bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Jika pemerintah memang tidak ingin UU KPK direvisi, DPR tidak akan melanjutkan.

(Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)

"Sejak awal, revisi bukan keinginan DPR, melainkan pemerintah. Jangan DPR dijadikan tempat menjadikan inisiatif, padahal ini kepentingan pemerintah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Berdasarkan agenda harian Presiden, pertemuan Jokowi dengan pimpinan DPR akan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB.

Pagi tadi, tiga pimpinan KPK sudah bertemu Presiden di Istana. Pertemuan itu juga membahas hal yang sama. (Baca: Pimpinan KPK Temui Jokowi Bahas Revisi UU 30 Tahun 2002)

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Sejauh ini, ada tiga fraksi menolak revisi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya menyetujui.

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.