Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terseret Kasus Pemufakatan Jahat, Setya Novanto Tetap Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 15/02/2016, 13:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto memastikan untuk ikut bertarung sebagai calon ketua umum Partai Golkar dalam forum musyawarah nasional yang akan segera digelar.

Novanto meyakini bahwa kasus pemufakatan jahat permintaan saham PT Freeport Indonesia yang tengah disidik Kejaksaan Agung saat ini tidak akan mengganggu pencalonannya.

"Ya, tentu pasti sudah ada dukungan yang diberikan DPD I, saya minta doa," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Novanto menilai kasus pemufakatan jahat yang menyeret namanya tidak akan berpengaruh terhadap pencalonan yang dia lakukan. Sebab, dia merasa tidak bersalah dalam kasus tersebut.

"Hal yang terpenting saya tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah melakukan permintaan saham dan mencatut presiden. Itu sudah disampaikan Kapolri, itu sudah tidak ada lagi," ucap Novanto.

(Baca: Jaksa Agung: Hak Setya Novanto untuk Tidak Mengaku)

Jika terpilih sebagai ketua umum, Setya Novanto mengaku akan mempersatukan Partai Golkar dari pusat hingga daerah, yang selama lebih dari setahun ini terpecah karena dualisme kepemimpinan.

Menurut dia, Golkar di pusat dan daerah harus segera solid agar bisa kembali menjadi partai nomor satu se-Indonesia.

"Dalam waktu dekat kami targetkan Golkar bisa meraih kemenangan di 2019," ucapnya.

(Baca: "Sangat Lihai, Novanto Masih Memiliki Jabatan 'Powerful' di DPR")

Selain Novanto, calon lain yang sudah menyatakan maju saat ini antara lain Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Idrus Marham, dan Roem Kono.

Munas Golkar akan digelar di bawah kepengurusan DPP hasil Munas Riau demi persatuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang selama lebih dari satu tahun berkonflik. Baik Aburizal maupun Agung sudah sepakat untuk tidak maju lagi dalam kontestasi munas tersebut. Panitia munas rencananya akan dibentuk pada akhir Februari 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com