Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dita Aditia Punya Video Pengakuan Masinton soal Penganiayaan

Kompas.com - 10/02/2016, 10:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti mengatakan, Dita Aditia memiliki bukti berupa video terkait dugaan penganiayaan dirinya oleh anggota DPR Masinton Pasaribu.

Dita adalah staf Masinton yang melaporkan dugaan penganiayaan oleh politisi PDI-P tersebut.

Menurut Ratna, video itu berisi pengakuan Masinton yang telah memukul Dita Aditia.

"Menurut korban begitu (video tersebut berisi pengakuan Masinton). Kami (kuasa hukum) sudah mendapatkan video itu," ujar Ratna, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2016).

Video itu diambil saat Masinton menjenguk Dita di rumah sakit, beberapa waktu yang lalu. Ratna enggan menjelaskan secara detil isi video tersebut.

Pada Jumat 5 Februari lalu, lanjut Ratna, video itu telah diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk dijadikan alat bukti petunjuk perkara tersebut.

"Sudah kami serahkan ke penyidik untuk dianalisis. Kami tidak mau menyimpulkan ya supaya tidak ada penghakiman oleh publik karena kami menghormati asas praduga tidak bersalah," ujar Ratna.

Meski sudah ada petunjuk yang kuat, Ratna mengingatkan pihak kepolisian agar tetap berhati-hati dalam proses penyelidikan perkara itu.

Dia menekankan, rekaman itu hanya petunjuk.

"Proses pembuktiannya lah yang terpenting dan tetap kesaksian korban dan saksi yang utama," ujar Ratna.

Dita Aditia melaporkan Masinton Pasaribu ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan.

Masinton adalah anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan, sementara Dita merupakan salah seorang staf ahlinya.

Penganiayaan itu terjadi Kamis 21 Januari 2016 malam. Atas laporan itu, Masinton tidak mau mengakui perbuatannya.

Yang diakui dia hanya adanya insiden yang menyebabkan Dita mengalami luka memar di bagian wajahnya.

Di Bareskrim, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik baru memeriksa Dita satu kali serta seorang saksi lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com