Sayangkan Vonis Hakim, ICW Anggap Jero Wacik Layak Divonis Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyayangkan vonis terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang hanya separuh dari tuntutan jaksa.

Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan, sebagai penyelenggara negara, Jero layak dihukum maksimal.

"Ini sebetulnya sangat disayangkan, karena profil Jero Wacik sangat memungkinkan dihukum maksimal. Paling tidak sama dengan tuntutan jaksa," ujar Lola melalui pesan singkat, Selasa (9/2/2016).

Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara. Sementara jaksa menuntutnya hukuman sembilan tahun penjara. (Baca: Jero Wacik Divonis Empat Tahun Penjara)

Menurut Lola, rentang perbedaan hukuman itu sangat mencolok. (Baca: Vonis Jero Wacik Separuh Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa)

"Putusan ini juga di bawah dua pertiga tuntutan jaksa. Jadi jaksa KPK harus banding atas putusan ini," kata Lola.

Baru-baru ini, ICW membeberkan data yang menunjukan bahwa tren vonis ringan semakin tinggi. Untuk tahun 2015, rata-rata vonis yang diputus hakim hanya dua tahun dan dua bulan.

(Baca: ICW: Semakin Banyak Terdakwa Korupsi yang Divonis Ringan)

Oleh karena itu, Lola beranggapan semestinya ada panduan bagi hakim dalam memutus perkara korupsi.

"Agar disparitas putusan bisa diminimalisasi dan ada kepastian hukum dalam memutus. Tidak semata didasarkan pada subjektivitas hakim," kata Lola.

(Baca: Rata-rata Vonis Koruptor Turun, ICW Minta Hakim Beri Hukuman Maksimal)

Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga.

Demi menutup penggunaan DOM yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif.

Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama.

Oleh karena itu, Jero memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM.

Uang tambahan tersebut juga digunakan untuk pencitraan kementerian dan juga mengalir ke mantan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa.

Akhirnya uang dikumpulkan dari anggaran operasional dan kick back (imbalan) dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.