Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi Komentari Pernyataan SBY soal Sikap Antikritik di Kekuasaan

Kompas.com - 09/02/2016, 19:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak antikritik.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya elemen di lingkar kekuasaan yang tidak suka menerima kritik.

"Kami hormati pendapat Pak SBY. Pak SBY ini kan presiden keenam, siapa yang (dimaksud) itu, ya tanya Pak SBY," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Johan yakin bahwa SBY tidak bermaksud menyindir Presiden Jokowi. Terlebih lagi, menurut Johan, Jokowi kerap turun ke lapangan untuk bertemu dan mendengar aspirasi masyarakat.

"Beliau ngecek langsung dan disampaikan kepada masyarakat. Termasuk kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi dari Pak SBY, pasti didengar oleh Presiden," ujar Johan.

Melalui wawancara yang diunggah ke YouTube, SBY menyatakan akan lebih banyak berbicara kepada publik, khususnya untuk menanggapi isu-isu nasional.

Ia merasa perlu menyampaikan gagasan dengan kapasitas sebagai ketua umum partai politik.

"Saya berharap pemerintah ataupun kekuasaan bisa mengerti kalau saya mulai berbicara untuk kepentingan bangsa ini," ujarnya.

Menurut SBY, ada figur di lingkar kekuasaan yang tidak suka menerima kritik. Padahal, kata SBY, dirinya bisa menerima banyak kritik saat menjadi presiden selama dua periode.

"Ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya. Saya pikir ini negara demokrasi. Tentu siapa pun, termasuk saya, punya hak untuk berbicara," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com