Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy: KMP Bubar, KIH Jadi KPPP

Kompas.com - 05/02/2016, 19:37 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy merespons positif isu pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut dia, pada situasi ekonomi sulit seperti sekarang ini, tak ada gunanya menjadi oposisi.

"Tentu tidak ada lain bahwa saya menyambut baik (isu pembubaran). Karena itu berarti pembubaran KIH menjadi KPPP (Koalisi Partai Pendukung Pemerintah)," ujar Romahurmuziy alias Romi, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (5/2/2016).

Ia mengatakan, perlu kebersamaan untuk mengatasi situasi ekonomi yang saat ini semakin tak bersahabat. 

"Yang dibutuhkan adalah kebersamaan sebagai anak bangsa untuk mengatasi persoalan," kata dia.

(Baca: Gerindra: Secara "De Facto" KMP Sudah Bubar)

Golkar dan PPP merapat

Sebelumnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Adapun PPP hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz juga mengambil sikap demikian.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional II PPP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dengan merapatnya sejumlah parpol ke barisan pendukung pemerintah, secara de facto KMP sudah bubar.

"Hampir setahun setengah, satu per satu mrotol karena itu (beri dukungan). Secara de facto KMP sudah bubar," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (4/2/2016).

Meski demikian, Muzani mengatakan, Gerindra akan tetap menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintah. Sebab, sebaik apa pun jalannya pemerintahan, tetap memerlukan keberadaan oposisi untuk mengawasi kinerja mereka.

"Meskipun dengan kekuatan yang sedikit dan voting kalah. Kami tidak ingin perdebatan nantinya berujung voting, tapi perdebatan yang substantif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com