Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Malu sama Rakyat kalau Antar-menteri Tidak Klop

Kompas.com - 05/02/2016, 19:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta Presiden Joko Widodo segera mencari solusi untuk membuat Kabinet Kerja satu suara.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kalau tidak klop ya harus dibikin klop-lah. Kan ada pemimpinnya, ada menteri koordinator, ada Presiden," kata SBY dalam wawancara yang diunggah ke akun YouTube resminya, Jumat (5/2/2016).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang digagas gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua, perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

(Baca: SBY: Proyek Kereta Cepat Itu Hakikatnya Pakai Uang Rakyat)

Namun, setelah Presiden Jokowi meresmikan proyek ini, Kementerian Perhubungan rupanya belum mengeluarkan izin pembangunan. Sebab, PT KCIC belum memiliki izin usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

"Malu kepada rakyat kalau satu menteri dan menteri lain tidak kompak, tidak klop, bahkan berbenturan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut SBY, baik Rini Soemarno maupun Ignasius Jonan sama-sama perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proyek kereta cepat ini. Namun, tentu saja, Rini dan Jonan perlu menyamakan pendapat terlebih dahulu secara internal sebelum mengemukakan masalah ini kepada publik.

(Baca: Giliran TNI AU dan BMKG Menyoal Kereta Cepat)

"Ada kalanya presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com