Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Sikat "Bleh"...

Kompas.com - 05/02/2016, 09:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penegakan hukum di mata Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar jangan sampai membuat orang menjadi takut. Sebaliknya, penegakan hukum justru harus membuat orang menjadi sadar aturan.

Namun, prinsip Anang tersebut bukan berarti menghilangkan "wajah tegas" aparat penegak hukum.

Utamanya, semua langkah haruslah sesuai dengan prosedur hukum dan mendasarkan diri pada tiga hal, yakni kepastian hukum, rasa adil publik, serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

"Kalau sudah begitu, boleh saja kita sikat bleh, sikat bleh, sikat bleh... he-he-he," ujar Anang ketika berbincang santai dengan Kompas.com di kantornya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Satu hal lagi yang menurut Anang tidak boleh luput dari pertimbangan penyidik polisi se-Tanah Air, penegakan hukum juga harus mendukung terciptanya kesejahteraan di masyarakat.

Prinsip tenang, tepat, tetapi tetap garang dan bermanfaat itu coba dibangun oleh Anang terhadap para anak buahnya di seluruh Indonesia sejak menggantikan Komjen Budi Waseso.

Sebab, tidak seperti di tataran pimpinan, tataran bawah sering tidak memahami prinsip tersebut dengan baik.

"Itu yang terus jadi perhatian kami supaya di seluruh jajaran, termasuk Polda, Polres, dan Polsek memahami bahwa penindakan itu tak semata-mata soal menghukum, tetapi yang paling penting adalah menyadarkan," ujar mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu.

"Makanya, saya pesan ke mereka, tingkatkan terus kemampuan penegakan hukum agar di bawah itu tidak seperti pakai kacamata kuda. Tidak hanya atas asas kepastian hukum saja, tetapi tidak memberi rasa adil dan berkontribusi pada pembangunan," kata dia.

Gaya kepemimpinannya ini, diakui Anang, dipegangnya berdasarkan pengalaman karier memimpin 24 satuan di kepolisian.

Anang meyakini prinsipnya itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi saat ini.

"Namanya suatu sistem pemerintahan, harus didukung dengan sistem-sistem di bawahnya. Saya melihat dengan sistem pemerintah saat ini, ya yang paling tepat dilakukan kami ya itu. Tidak kurang, tidak lebih," ujar Anang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com