Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKB: Politik Harus Mampu Mengayomi dan Melindungi Rakyat

Kompas.com - 03/02/2016, 15:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertepatan dengan momentum Imlek, 8 Februari 2016, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerukan untuk mengakhiri politik aliran yang cenderung menimbulkan kegaduhan dengan adanya praktik diskriminasi suku, ras dan agama.

Dalam acara refleksi Imlek bertajuk "Meneguhkan Politik Kebangsaan, Bersama Perkuat Daya Saing Bangsa" di kantor DPP PKB.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa partainya memilih sikap untuk menjauh dari politik aliran dan berkomitmen untuk memperkuat politik kebangsaan.

"Politik seharusnya mampu mengayomi dan melindungi segenap rakyat, yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keumatan, dan kemanusiaan," ujar Abdul Kadir, di kantor DPP PKB, Jakarta Pust, Rabu (3/2/2016).

Menurut dia, politik berkebangsaan dengan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menghadapi era persaingan global yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.

"PKB akan konsisten menjalankan politik berkebangsaan. Sejak awal kami memang memiliki prinsip bahwa PKB harus terbuka bagi siapa saja dan menjadi rumah bagi segenap elemen masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa Tahun baru imlek 2016 bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat diri dalam segala aspek khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Dengan keanekaragaman sumber daya alam, manusia, dan budaya, masyarakat Indonesia harus menjadi penentu dalan persaingan global.

Dalam acara refleksi tersebut hadir pula Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia David Herman Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com