Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Bermasalah, Fahri Hamzah Minta Jokowi Pecat Rini

Kompas.com - 02/02/2016, 12:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Fahri menganggap kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Rini sudah terbukti bermasalah.

"Ini perlu ditelaah, dan menteri-menteri yang bersangkutan perlu ditegur atau dipecat karena ini melanggar asas profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pejabat publik," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).

Ia menilai bahwa proyek kereta cepat sudah bermasalah sejak awal. Saat China ditunjuk sebagai pemenang tender, ada persetujuan agar proyek itu tidak mengeruk anggaran pendapatan dan belanja negara serta tidak ada jaminan pemerintah. Proyek dibiayai dengan utang 5,5 miliar dollar Amerika Serikat.

Namun, seiring berjalannya waktu, China meminta jaminan dari pemerintah.

(Baca: Rini Akui Indonesia Punya Pengalaman Buruk dengan China)

Di tengah pro dan kontra tentang proyek itu, akhir bulan lalu, Presiden Jokowi meresmikan pencanangan pembangunan atau peletakan batu pertama proyek tersebut.

Setelah peresmian itu, masalah kembali bermunculan. Izin dari Kementerian Perhubungan belum keluar. Lebih dari 600 hektar tanah juga belum terbebaskan.

(Baca: Jokowi Dinilai Terburu-Buru Resmikan Proyek Kereta Cepat)

"Presiden tidak boleh diam saja. Kalau tidak, publik hanya bisa menduga-duga bahwa ini ada semacam conspiracy of silent dalam tubuh eksekutif," ucap Fahri.

Fahri menuntut Rini untuk segera sadar diri bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bermasalah. Menurut Fahri, sebelum Presiden mengambil tindakan, akan lebih baik jika Rini lebih dulu mengundurkan diri.

"Kalau ini terjadi di Jepang atau Korea, menteri yang bersangkutan tunduk berkali-kali, minta maaf, (lalu) mengundurkan diri," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Nasional
Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com