Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Ketum Golkar Menurut Agung Laksono

Kompas.com - 01/02/2016, 21:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan baru yang memperpanjang waktu kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau. SK tersebut menjadi legitimasi bagi Golkar untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang sah.

Sejumlah nama calon ketua umum pun sudah mulai bermunculan. Lantas, kriteria calon ketua umum seperti apa yang layak menurut Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono?

"Di samping PLDT (prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tidak tercela), juga minimum sudah harus lima tahun menjadi pengurus," kata Agung di Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Agung Laksono Anggap Kader Kosgoro Layak Jadi Ketum Golkar)

Selain itu, mantan Ketua DPR itu meminta agar calon yang diusung harus mengantongi dukungan minimal 30 persen. Dukungan itu harus diperoleh ketika munaslub digelar.

"Bukan sebelumnya menggalang dukungan melalui surat pernyataan bermeterai karena ada potensi terjadinya intimidasi ataupun iming-iming uang," ujarnya.

Untuk proses pemilihan, Agung menyarankan agar hal itu dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penjaringan. Dalam tahap ini, belasan nama calon ketum Golkar akan diseleksi secara administratif berdasarkan asas keterpenuhan syarat sesuai AD/ART parpol.

(Baca: Kosgoro Tentukan Calon Ketua Umum Golkar di Muspinas)

Sejumlah nama yang telah mengemuka antara lain adalah Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Zainudin Amali, Indra Bambang Utoyo, Fadhel Muhammad, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian, Idrus Marham, Gusti Iskandar, Syahrul Yasin Limpo, Agun Gunandjar, dan Mahyudin.

"Nama-nama ini harus diseleksi dan minimal mendapatkan dukungan 30 persen sehingga nanti saat pencalonan hanya mengerucut ke tiga nama," kata dia.  
Tahap kedua adalah saat pencalonan. Dalam tahap ini, tiap-tiap calon sebaiknya mengedepankan dialog dengan DPD mengenai visi dan misi yang akan dibawa untuk membangun Golkar ke depan.

"Munaslub ini pun sebaiknya cukup sehari diselenggarakan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com