Ketua MPR RI Kembali Menegaskan Soal Haluan Negara

Pentingnya haluan negara dalam pembangunan yang menjadi poin penting dalam rapat kordinasi MPR RI pada Sabtu lalu, kembali ditegaskan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Bali, Minggu (31/1).

Menurut beliau pengaturan sistem pembangunan nasional tidak efektif jika hanya berdasarkan undang-undang. Sistem pembangunan akan lebih kuat jika ada dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

"Sistem pembangunan akan lebih berwibawa jika itu ada dalam UUD. Karena, UU bisa berubah setiap saat," ujar beliau. 

Sistem pembangunan dengan haluan juga akan lebih menyelaraskan kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah. Sehingga tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri tambah Ketua MPR RI. 

"Jika tidak ada haluan, bupati punya program sendiri, gubernur nanti sendiri. Apalagi, masa pemerintahan presiden dengan kepala daerah berbeda. Programnya juga bisa beda. Karena itu perlu haluan negara," ujar beliau.

Dukungan Parpol

Sistem pembangunan nasional yang berhaluan memang bukan menjadi satu-satunya wacana dalam rencana amademen UUD 1945. Karena, wawasan kebangsaan punya spektrum yang luas dan komprehensif sehingga butuh kajian yang medalam lagi.

Makanya, rencana amandemen UUD 1945 sangat butuh keputusan politik dan dukungan. Ketua MPR RI pun sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan sejumlah partai politik untuk amandemen UUD 1945.

"PDIP setuju, Golkar, Nasdem juga. Kalau PAN kan otomatis. Saya kira, kenapa tidak amandemen direalisasikan," tutup beliau. (adv)