KENDAL, KOMPAS.com - Bupati Kendal terpilih, Mirna Annisa, mewaspadai munculnya oknum makelar jabatan yang mengaku-aku orang suruhannya ataupun keluarga besarnya.
Untuk mengatasi itu, Mirna meminta kepada kepolisian agar menangkap siapa saja oknum yang menjadi makelar jabatan tersebut.
"Saya sudah melakukan komunikasi dengan kepolisian terkait dengan hal itu," kata Mirna, Jumat (29/01).
Saat ini Mirna masih menunggu keputusan pemerintah pusat tentang jadwal pelantikannya sebagai bupati. Ia menyatakan siap mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kendal Prapto Utono meminta agar Badan Musyawarah DPRD Kendal menjadwalkan rapat paripurna istimewa pengesahan atau penetapan kepala daerah.
Hal itu menyusul persyaratan yang mewajibkan adanya risalah pengesahan kepala daerah untuk bisa dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Waktunya belum pasti, kemungkinan pelantikannya akan dilakukan serentak bersama seluruh kepala daerah terpilih lainnya," ujarnya.
Prapto menyatakan bahwa sebenarnya DPRD sudah mengirimkan berkas persyaratan pelantikan. Namun, kemudian muncul surat edaran (SE) Mendagri yang mewajibkan adanya risalah rapat paripurna istimewa pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih.
"Saat ini, kami baru meminta agar Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna istimewa sehingga pelantikan kepala daerah bisa segera dilaksanakan," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.