Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setujui Munaslub, Golkar Aburizal Tak Libatkan Tim Transisi

Kompas.com - 25/01/2016, 16:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie telah menyetujui pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rapat pimpinan nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Namun, kubu Aburizal memastikan tidak akan melibatkan tim tansisi dalam penyelenggaraan munaslub ini.

"Tim transisi itu tidak kami bicarakan lagi," kata Ketua Steering Committee Rapimnas Golkar Nurdin Halid, Senin.

Nurdin mengatakan, pembentukan tim transisi tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 yang mengamanatkan pembentukan tim transisi juga sudah habis masa jabatannya.

"Tim transisi tidak ada dalam struktur Partai Golkar. Yang membentuknya saja tidak legal, apalagi produknya," ucap dia.

Nurdin pun meyakini bahwa munaslub yang diselenggarakan melalui rapimnas inilah yang sesuai dengan AD/ART.

Alasannya, munaslub diselenggarakan atas persetujuan lebih dari dua pertiga Dewan Perwakilan Daerah tingkat I serta organisasi sayap Golkar.

Pihaknya juga mengaku akan terlebih dahulu meminta pengesahan dari pemerintah sehingga bisa penyelenggaraan munaslub ini tanpa hambatan hukum.

Pemerintah, kata dia, nantinya bisa mengesahkan Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014. Dua kepengurusan ini sama-sama dipimpin oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

"Harus ada legal standing, kalau tidak ada, nanti munasnya tidak sah," ucap Nurdin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com