Beri Somasi PDI-P, Nasdem Siap Hadapi Konsekuensi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Nasdem di DPR menyadari somasi yang dilayangkan kepada pimpinan Fraksi PDI Perjuangan bisa menimbulkan renggangnya hubungan kedua parpol pendukung pemerintah itu.

Kendati demikian, Nasdem mengaku siap menghadapi konsekuensi politik atas somasinya terhadap PDI-P tersebut.

"Kami sepenuhnya menyadari implikasi dan tegar dengan konsekuensi politiknya," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2016).

Surat somasi itu dilayangkan Fraksi Nasdem ke pimpinan Fraksi PDI-P pada 21 Januari kemarin. (Baca: Tak Terima Sikap Masinton Pasaribu, F-Nasdem Somasi PDI-P)

Dalam surat tersebut, Nasdem mengaku keberatan dengan sikap anggota F-PDI-P Masinton Pasaribu dalam rapat Komisi III pada 20 Januari.

Saat itu, Masinton mengingatkan Jaksa Agung Prasetyo bahwa ada pertarungan antar-geng dalam kasus Freeport dan ada pertarungan antara Surya Paloh dan Hari Tanoesoedibjo dalam kasus Mobile 8.

Nasdem meminta PDI-P menegur Masinton dan memberinya waktu 3 x 24 jam sejak surat itu diterima untuk meminta maaf di media.

"Kami menunggu respons dari PDI-P. Kami juga menanyakan apakah sikap Masinton tersebut merupakan sikap fraksi atau pendapat pribadinya," ucap Johnny.

Johnny mengaku, pihaknya menghormati hak bicara anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Namun, bukan berarti hak tersebut membuat anggota DPR menyampaikan fitnah.

"Terlalu dini untuk mengambil sikap politik pada saat ini. Namun, kami tidak akan ragu dengan sikap dan konsekuensi politik yang perlu kami lakukan demi martabat baik partai maupun pimpinan partai kami," ucap Johnny.

Masinton sebelumnya mengaku telah menerima surat keberatan yang dilayangkan Fraksi Partai Nasdem. (Baca: Masinton Pastikan Tak Akan Minta Maaf ke Nasdem)

Meski demikian, dia menegaskan tak akan meminta maaf kepada Nasdem atas pernyataan yang dia lontarkan.

"Saya tidak akan menyampaikan permohonan maaf apa pun karena itu prinsip yang dijamin UU," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (21/1/2016). (Baca: Masinton Tolak Minta Maaf, Nasdem Akan Tempuh Jalur Hukum)

Menurut dia, apa yang disampaikan saat RDP kemarin hanya bersifat normatif. Bahkan, menurut dia, Nasdem seharusnya menghargai perbedaan pendapat yang dia sampaikan.