Muncul Usulan Cabut Kewarganegaraan untuk WNI yang Latihan Perang di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus berkembang.

Dalam wacana tersebut, muncul pembahasan agar ada aturan mencabut kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang mengikuti latihan perang di luar negeri.

"Mungkin kalau dia join foreign figther (bergabung jadi prajurit), dia harus lepas kewarganegaraannya," kata Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Luhut menuturkan, rencana revisi UU tersebut masih didalami.

Pada Kamis (21/1/2016), kata Luhut, akan digelar lagi rapat bersama Presiden Joko Widodo untuk mematangkan cara meningkatkan pencegahan aksi terorisme.

Luhut menyampaikan bahwa saat ini ada tiga opsi terkait peningkatan pencegahan aksi terorisme.

Selain revisi UU Antiterorisme, ada juga opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau pembuatan UU baru mengenai pencegahan terorisme dan deradikalisasi.

Usulan yang mencuat, peningkatan pencegahan aksi terorisme itu akan diwujudkan dengan kewenangan melakukan penahanan sementara terhadap pelaku terorisme, dan peningkatan peran kepala daerah serta masyarakat terhadai ancaman teror.

"Kami siapkan, kami dalami untung ruginya, pararel atau tidak kita lihat nanti," ujar Luhut.