MKD Tolak Laporan Akbar Faizal terhadap Fahri Hamzah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menolak laporan yang diajukan anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Akbar sebelumnya melaporkan Fahri ke MKD karena tak terima dirinya dinonaktifkan dari MKD menjelang sidang putusan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Setya Novanto.

"Laporan terhadap Fahri tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2016) malam.

Junimart mengatakan, putusan ini sudah diambil melalui rapat pimpinan dan rapat pleno anggota MKD.

Meski sempat terjadi perdebatan, akhirnya semua anggota MKD sepakat menolak melanjutkan laporan ini ke tahap penyidikan dan persidangan.

Alasannya, MKD melihat Fahri tidak bersalah. Sebab, Fahri hanya menandatangani surat penonaktifan Akbar yang dikirimkan oleh pimpinan MKD. (Baca: Fahri Hamzah Merasa Sah Tanda Tangani Penonaktifan Akbar dari MKD)

Akbar dinilai harus dinonaktifkan karena sudah menjadi terlapor atas dugaan membocorkan hasil rapat MKD. Laporan terhadap Akbar disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar, Ridwan Bae.

"Jadi, Fahri hanya menindaklanjuti laporan MKD. Semua dalam perdebatan tadi, tetapi diputuskan tidak dilanjukan karena tak ada yang dilanggar," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Selain menolak laporan terhadap Fahri, MKD juga menolak tiga aduan lainnya yang baru masuk.

Ketiganya adalah laporan terhadap Setya Novanto atas dugaan pengihan uang ke Pertamina, laporan terhadap Herman Herry atas dugaan mengancam polisi, dan laporan terhadap Junimart atas dugaan membocorkan hasil sidang MKD.