Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Suksesi Kapolri pada Juli 2016, Jangan Gaduh!

Kompas.com - 14/01/2016, 08:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan mengakhiri masa tugasnya pada Juli 2016 mendatang. Pengemban jabatan Tribrata 1 pun akan segera berganti.

Hingga saat ini, belum ada desas-desus soal siapa kandidat yang dianggap layak menggantikan Badrodin.

Komisioner Kompolnas Muhammad Nasser berharap, siapa pun yang menjadi pengganti Badrodin, hal itu tidak menimbulkan kegaduhan publik.

"Jangan gaduh, jangan ramai. Yang paling penting, jangan lagi ada orang-orang yang buat gaduh dan ramai," ujar Nasser kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2016).

Pengalaman penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, 2015 lalu, sebut Nasser, cukup menjadi pengalaman pahit yang kontraproduktif bagi stabilitas politik nasional. Kegaduhan yang terjadi tak perlu terulang lagi.

Nasser menjanjikan, Kompolnas akan melakukan penjaringan calon kepala Polri secara akuntabel dan transparan. Ia juga berharap hal sama dilakukan pada penjaringan di internal Polri.

Menurut dia, proses pergantian tanpa kegaduhan akan memunculkan optimisme publik terhadap Polri dan tugas penegakan hukum.

Nasser menyebutkan, proses penjaringan kandidat kepala Polri, baik di Kompolnas maupun internal Polri melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, seharusnya sudah dimulai sekitar Maret atau April 2016.

"Akhir April itu kami (Polri dan Kompolnas) sudah harus siap nama-namanya untuk diajukan kepada Presiden. Idealnya, Presiden kirim nama ke DPR pertengahan Mei karena DPR punya waktu sekitar lima minggu untuk fit and proper test dan lain-lain sebelum diserahkan kembali ke Presiden," ujar Nasser.

Nasser mengatakan, hal itu adalah perkiraan. Jika Jokowi ingin pergantian kepala Polri dilakukan sebelum waktunya, semua stakeholder tentu menerimanya.

"Yang penting, itu tadi, prosesnya transparan dan akuntabel, jangan ramai, jangan gaduh. Presiden juga jangan ditarik-tarik soal Kapolri ini. Biarlah ini menjadi hak beliau," ujar Nasser.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com