Kalla Anggap Rapor dari Kemenpan-RB Layaknya Adipura atau Kalpataru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap rapor evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai hal yang biasa saja.

Bahkan, Kalla menyamakan rapot yang dianggap membuat kegaduhan itu seperti penilaian Adipura atau Kalpataru.

Adipura adalah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Sementara Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

"Ini kan sama saja itu dengan Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, kan sama, apa bedanya? Bahwa yang mendapatkan Adipura ini kota yang terbersih, yang tidak bersih ini. Kan sama saja sebenarnya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Dia menjelaskan, penilaian itu bukan penilaian kepada individu seorang menteri atau kepala lembaga, melainkan kepada instansinya.

Ihwal penilaian kinerja menteri, Kalla menegaskan bahwa itu kewenangan presiden.

Menurut dia, hasil penilaian buruk kepada kementerian atau lembaga oleh Kemenpan-RB itu bisa saja representasi bawahan menteri, misalnya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, bahkan biro di daerah.

Lagi pula, tutur Kalla, dengan ada rapor itu maka bisa terlihat bagian mana dari kementerian yang harus diperbaiki.

"Tidak mungkin semua nomor satukan. Mesti ada nomor satu, ya mesti ada nomor sekian. Bagaimana, masa mau nomor satu semua. itu berarti untuk departemen, kementerian, bukan menteri," kata Kalla.

"Kementerian memperbaiki sistemnya. Jadi sistem ini, bukan orang," ucapnya.

Sebelumya, sejumlah pihak mengkritik langkah Menpan-RB Yuddy Chrisnandi merilis hasil evaluasi akuntabilitas ke publik.

Ada yang menganggap itu sebagai manuver politik karena waktunya bersamaan dengan isu perombakan kabinet.