Evaluasi Kementerian oleh Kemenpan RB Dinilai Bikin Gaduh, Ini Kata JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merilis evaluasi akuntabilitas Kementerian dan Lembaga ke publik. 

Namun, aksi Kemenpan RB itu dianggap sebagian pihak membuat gaduh.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukanlah rapor kementerian atau lembaga.

"Rapor itu kan tidak bersifat umum. (Evaluasi ini) Macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ketertiban administrasi. Jadi bukan kaya rapor itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Selain itu, Wapres juga menegaskan bahwa evaluasi akuntabilitas tersebut tidak ada kaitannya dengan perombakan kabinet atau reshuffle.

Sejumlah pihak menduga hasil evaluasi akuntabilitas itu akan menjadi acuan perombakan kabinet. Sebab, hasil tersebut dirilis saat isu reshuffle sedang hangat.

"Tugas kementerian memang untuk memberikan (evaluasi) supaya ada insentif supaya maju. Ah tidak ada hubungannya, yang penting tidak ada hubungannya dengan reshuffle," kata Wapres.

Sebelumya sejumlah pihak mengeritik langkah Yuddy merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya, menilai apa yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang 3 menterinya mendapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurutnya, justru kinerja Yuddy lah yang jeblok saat ini.