KPK Ingin KY Susun SOP untuk Hakim dalam Putus Perkara Korupsi

Bahkan, dalam sejumlah kasus, persinggungan itu sampai di meja hijau. Hal itu disampaikan Agus saat bertemu dengan jajaran komisoner Komisi Yudisial di Kantor KY, Rabu (6/1/2015) siang.

Menurut dia, KY memiliki peran strategis dalam membantu KPK memberantas korupsi.

"Anda lihat, KPK sering berhadapan dengan penegak hukum lain. Juga suka dipraperadilankan dengan putusan yang bervariasi," ujar Agus.

Agus mengatakan, KPK ingin agar KY dapat bekerja sama dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan bermartabat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan KY yakni menyusun standar operasional prosedur hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus korupsi.

"Dua tahun lalu kita ada MoU dengan KY, kita minta itu kalau bisa diperbaiki supaya nanti ada SOP bagi hakim (dalam menangani kasus korupsi)," kata dia.

Ia menambahkan, KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Meski ada peningkatan Indeks Pemberantasan Korupsi, namun peringkat Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

"Target pemberantasan korupsi itu bukan hanya KPK, harus ada kerjasama dengan penegak hukum lain. Makanya kemarin ke Polri, Kejaksaan, MK, KY, dan besok ke MA," kata dia.

Sementara itu, Ketua sementara KY Maradaman Harahap menyambut baik rencana perbaikan MoU antara KPK dengan KY.

Ia juga meminta, agar KPK dapat memberikan informasi jika memang menemukan adanya hakim nakal dalam memutus perkara korupsi.

"Untuk saling tukar informasi guna mewujudkan pengadilan bersih," kata Maradaman.