Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke NTT, Jokowi Sisipkan Pesan Khusus untuk Berantas Kasus Perdagangan Manusia

Kompas.com - 31/12/2015, 11:30 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya mengaku menerima pesan khusus dari Presiden Joko Widodo agar menangani kasus human trafficking (perdagangan manusia) di NTT dengan cepat dan serius.

Hal tersebut disampaikan oleh Endang Sunjaya saat menggelar jumpa pers akhir tahun bersama puluhan wartawan di Restoran Suba Suka, Kamis (31/12/2015) pagi.

"Sebagai informasi, pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke NTT, beliau menitipkan pesan kepada saya saat berada di Bandara El Tari, Kupang, untuk menangani kasus trafficking secara serius yang terjadi di wilayah NTT, dan ini akan saya lakukan progres. Mungkin saya akan lakukan rapat bersama instansi terkait," kata Sunjaya.

Sunjaya mengatakan, Presiden kemungkinan mendapat informasi bahwa di Provinsi NTT terdapat banyak kasus trafficking sehingga langkah secara masif diperlukan untuk menyelesaikannya.

"Saya akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, rapat bersama instansi terkait seperti imigrasi dan pemerintah daerah karena kasus ini bukan tanggung jawab polisi semata. Saya akan mengumpulkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dan inisiatornya dari Polda NTT karena saya mendapatkan perintah langsung dari Presiden," ujarnya.

Pencegahan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan kepada para penyalur dan para calon tenaga kerja agar tidak terlibat dalam aksi perdagangan manusia. 

Pencegahan dilakukan dengan melibatkan Babinkamtibmas setiap wilayah untuk bisa mengingatkan warga yang hendak bekerja di luar negeri. 

"Yang juga akan saya lakukan adalah tindakan keras bagi mereka para stakeholder yang tidak melaksanakan fungsi dan kewajiban masing-masing dengan baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com