Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelidikan Kemendagri: Pejabat PTSP Batam Gabung ISIS Atas Pengaruh Istri

Kompas.com - 30/12/2015, 11:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan penyelidikan atas dugaan bergabungnya Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Djoko Wiwoho dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Hasilnya, Djoko diduga bergabung ke ISIS karena dipengaruhi orang dekat.

"Kesimpulan sementara bahwa Saudara Djoko dan keluarga diduga dipengaruhi oleh istri dan kakak ipar untuk berjihad ke Suriah," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (30/12/2015).

Tim penyelidik Kemendagri, lanjut Tjahjo, juga menemukan informasi bahwa Djoko tidak pergi seorang diri pergi ke Suriah.

Dia pergi bersama 25 orang dari keluarga sang mertua. Di dalam rombongan tersebut, termasuk tiga orang anak kandung Djoko yang masing-masing berumur 11, 17, dan 19 tahun.

"Perusahaan travel yang memberangkatkan Djoko adalah PT TAM yang beralamat di bilangan Jakarta Pusat. Dari tiket travelnya, diketahui issued tiket tertanggal 27 Juli 2015 dengan keberangkatan tanggal 28 Juli 2015," ujar Tjahjo.

Tjahjo melanjutkan, saat ini pihak PTSP Batam telah menganggap Djoko disersi. Sejak tanggal 3 Agustus 2015 hingga 1 September 2015, Djoko mengajukan cuti.

Namun, hingga saat ini yang bersangkutan tidak kembali bekerja dan tidak dapat dihubungi.

Hasil penyelidikan ini, kata Tjahjo, secara resmi diserahkan ke jajaran Polda Kepulauan Riau dan Mabes Polri untuk ditindaklanjuti kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com