Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Survei, Publik Anggap Politik Itu "Saling Hujat" dan "Dagelan"

Kompas.com - 24/12/2015, 16:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016".

Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada publik adalah persepsi terhadap situasi politik Indonesia saat ini.

Dalam hasil penelitian tersebut, jawaban "saling hujat" menempati posisi pertama dengan 20,6 persen.

Adapun di posisi kedua adalah "masalah Freeport di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR" dengan 19,6 persen.

Namun, yang menarik di sini adalah persepsi publik terhadap situasi politik Indonesia yang berada di peringkat ketiga hingga kelima.

Secara berturut-turut, persepsi publik menganggap politik Indonesia adalah "dagelan/sandiwara/drama politik" (15,8 persen).

Publik juga menganggap "para elite politik merasa paling benar saja" (10,7 persen) dan sebagian "muak/bosan/capek dengan situasi tersebut" (8,9 persen).

"Jawaban ini muncul sendirinya. Kami tidak menawarkan jawaban. Saling hujat, Freeport MKD, drama politik. Publik juga merasa muak, bosan, dan capek," ucap peneliti senior FFH, Dian Permata, pada acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Lebih lanjut, FFH mengajukan pertanyaan survei terkait tingkat penilaian publik terhadap situasi politik di Indonesia melalui pertanyaan tertutup.

Sebanyak 35 persen publik menyatakan tidak baik dan 14,8 persennya menjawab baik.

Adapun yang menjawab sangat tidak baik sebanyak 10,5 persen dan 34,2 persennya menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

"Inilah situasi politik Indonesia menurut kacamata publik," kata Dian.

Survei dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015.

Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih.

Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com