Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk Ruang Sidang MKD, Setya Novanto Kecoh Puluhan Wartawan

Kompas.com - 07/12/2015, 14:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (7/12/2015), untuk menjalani pemeriksaan sebagai teradu dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut pantauan di lokasi, kedatangan Setya sempat mengecoh puluhan wartawan yang telah menunggunya sejak pagi. (Baca: Kalau Merasa Benar, Setya Novanto Seharusnya Berani Sidang Terbuka)

Semula, petugas pengamanan dalam DPR tampak berjaga di depan ruang sidang MKD. Mereka membentuk barikade, mulai di eskalator lantai dua Gedung Nusantara II hingga di depan pintu masuk ruang sidang.

Dengan pengamanan yang ketat itu, wartawan pun mengira Setya akan menuju ruang sidang melalui eskalator tersebut. (Baca: Berbeda dengan Sidang MKD Sebelumnya, Kedatangan Setya Novanto Dikawal Puluhan Anggota Pamdal DPR)

Rupanya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu justru masuk melalui jalur lain, yakni dari arah samping ruang MKD, tepatnya melewati lorong yang menghubungkan Gedung Nusantara I.

Tertutup

Begitu sampai di lokasi, Setya tak langsung masuk ke dalam ruang sidang, tetapi ke ruang tunggu tempat sidang MKD.

Tak lama setelah itu, Setya pun langsung masuk ke dalam ruang sidang. Pintu masuk yang semula terbuka kini tertutup rapat. Persidangan pun berlangsung tertutup. (Baca: Pimpinan MKD: Novanto Tak Bisa Minta Sidang Tertutup Seluruhnya)

Proses penjagaan sidang Novanto jauh berbeda dengan dua persidangan sebelumnya.

Ketika MKD memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, proses persidangan berlangsung terbuka. (Baca: Setya Novanto: Pengalaman Saya, Presiden Ini Agak "Koppig")

Selain itu, hanya ada lima sampai sepuluh anggota pamdal yang terlihat berjaga di depan pintu masuk sidang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com