Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Curigai Kelompok Teroris Menyusup lewat Jalur TKI Ilegal

Kompas.com - 04/12/2015, 20:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri ke Tanah Air, terutama melalui jalur TKI ilegal dari Malaysia.

Kewaspadaan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme.

"Ini dilakukan karena kami menduga sebagian dari WNI itu merupakan anggota jaringan terorisme yang sengaja memanfaatkan jalur TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia dan nantinya membuat teror di sini," kata Kepala BNPT Saud Usman Nasution di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Untuk itu, lanjut Saud Usman, semua lini harus waspada, terutama pintu keluar masuk perbatasan.

Selama ini, wilayah perbatasan sering disepelekan dalam upaya mencegah terorisme sehingga sering kecolongan dan dijadikan langganan keluar masuk pelaku terorisme.

"Ini tidak boleh terjadi. Makanya, sekarang pengawasan di daerah perbatasan dan pintu masuk di bandara, pelabuhan, dan terminal diperketat," kata dia.

Saat ini, BNPT juga tengah menyelesaikan prosedur operasi standar pengawasan daerah perbatasan. Itu dilakukan setelah adanya deportasi besar-besaran WNI dari Malaysia.

Upaya lainnya adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap provinsi. Saat ini, BNPT telah membentuk 32 FKPT, tinggal Provinsi Papua dan Papua Barat.

FKPT Kalimantan Utara (Kaltara) adalah FKPT terakhir yang dibentuk BNPT pada 2 Desember lalu di ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor.

"Pembentukan FKPT ini untuk memantau sekecil mungkin situasi dan kondisi terkait ancaman terorisme di daerah," katanya.

Ia mengatakan, teror yang dilakukan kelompok bersenjata ISIS di sejumlah negara membuat Indonesia wajib membuat langkah antisipasi dari kemungkinan buruk aksi teror tersebut.

"Intinya, kita tidak boleh menyepelekan sekecil dan seremeh apa pun ancaman teroris," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com