Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: Ada Upaya Kudeta Politik terhadap Jokowi

Kompas.com - 04/12/2015, 13:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, menilai rekaman percakapan antara orang-orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin banyak mengungkap hal-hal lain di luar permintaan saham.

Salah satunya, yang tak banyak dilihat publik, adalah upaya untuk mengudeta Presiden Joko Widodo dari RI 1.

"Ada upaya-upaya kudeta politik terhadap Jokowi dan seakan-akan nanti bisa kita gantikan dengan Wapres JK," kata Ikrar dalam jumpa pers bersama sejumlah tokoh di Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana Setya Novanto dan Riza mengeluhkan sulitnya berbisnis pada era Jokowi. (Baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

Di sisi lain, mereka berandai-andai mengenai enaknya apabila Jusuf Kalla yang menjadi Presiden. (Baca: Setya Novanto dan Riza Chalid Keluhkan Jokowi dan Lebih Pilih Jusuf Kalla)

"Kenapa Jokowi mau diganti? Karena orang ini enggak bisa ditekan-tekan. Di situ juga kan disebut kalau Jokowi keras kepala, kopig istilahnya," ucap Ikrar.

Berikut dialog dalam rekaman yang dinilai oleh Ikrar sebagai upaya untuk mengudeta Jokowi:

MR (Muhammad Riza Chalid): Kalau negara aman, kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.

SN (Setya Novanto): Kesalahan menteri-menterinya juga.

MR: Ya presiden juga andil.

SN: Ya kita harus jujur .

MR: Kalau Pak JK Presiden...

SN: Wah terbang kita.

MR: Atau dia pasrahin Pak JK urus ekonomi saja, saya pergi dah blusukan. Pak JK urus saja ekonomi.

SN: Ya, tapi sekarang sudah dibatasin terus Presiden.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com