Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2015, 11:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar di DPR mendorong agar sidang kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung secara terbuka dan transparan.

"Demi nama baik Novanto, DPR, dan Partai Golkar sendiri, sidang-sidang di MKD harus berlangsung secara terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11/2015).

Bambang mengatakan, dengan sidang yang berlangsung terbuka, maka masyarakat bisa langsung melihat apa yang terjadi sesungguhnya. (baca: Ketika Luhut Mendekati Jusuf Kalla...)

Apakah benar ada percaloan dan pencatutan presiden dan wakil presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport atau hal itu hanya karangan dan rekayasa semata.

"Kalau ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot agar sidang MKD tertutup, apalagi meminta persidangan MKD itu tidak diteruskan, hal itu patut dicurigai. Selain bertentangan dengan logika publik juga patut diduga anggota atau fraksi tersebut ingin melindungi kejahatan terhadap negara," ujar Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Soal legal standing Sudirman Said sebagai pelapor dan cara merekam yang dianggap ilegal, sudah tidak penting lagi. (Baca: Fadli Zon Pastikan Dukungannya ke Novanto Sejalan dengan Sikap Prabowo)

Bagi Golkar, lanjut dia, yang penting adalah membuktikan Novanto tidak seperti yang dituduhkan dalam substansi laporan Sudirman tersebut.

"Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya tersebut. Biar semuanya jelas. Siapa sesungguhnya hantu belau serta ular kadut yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama kepala negara dan wakilnya itu," kata Bambang.

Hari ini, MKD menggelar rapat menyusun jadwal sidang dugaan pelanggaran kode etik Novanto. Rapat akan menentukan pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. (Baca: MKD Buka Peluang Periksa Presiden dan Wapres dalam Kasus Setya Novanto)

Sudirman Said melaporkan Novanto kepada MKD dengan sangkaan mencatut nama Presiden-Wapres untuk meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik di Timika, Papua, saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

Sebagai alat bukti, Sudirman menyerahkan rekaman percakapan Setya, yang didampingi pengusaha M Riza Chalid, dengan Maroef.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com