Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2015, 18:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan pengumpulan dan pengolahan data  mengenai anggota Kabinet Kerja yang paling banyak terkena isu reshuffle di media sosial Twitter.

Setelah meneliti, Indef menemukan tiga nama menteri yang paling banyak diisukan akan diganti.

Mereka adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

"Tiga menteri ini selalu memiliki keterkaitan dalam kata kunci reshuffle di Twitter," ujar peneliti Indef Ami Ramadiah, dalam konferensi pers di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Ami, sebagian besar pengguna Twitter menganggap Rini tidak mampu mengelola BUMN dengan baik.

Beberapa cuitan terkait kinerja Menteri Rini Suwandi misalnya, "Menteri Rini tidak becus dan hanya menjadi beban".

Cuitan lain, masih soal Rini, misalnya, "Perkuat rupiah, Jokowi harus reshuffle Menteri BUMN".

Selain Rini, publik juga mengkritik kinerja Puan Maharani. Publik menganggap Puan tidak bekerja secara maksimal selama lebih kurang setahun menjabat sebagai Menko PMK.

Meski demikian, menurut Ami, beberapa pengguna Twitter meragukan keberanian Presiden Joko Widodo untuk mencopot posisi Puan dalam Kabinet Kerja.

Pasalnya, Puan merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Nama menteri lain yang juga dikaitkan dengan isu reshuffle adalah Menteri ESDM Sudirman Said.

"Sudirman dianggap haus pencitraan dan pintar memainkan isu, agar dirinya selamat dari jeratan reshuffle," kata Ami.

Beberapa tweet yang mengaitkan Sudirman misalnya menyebut bahwa ia telah membuat kegaduhan dan merusak citra Presiden Joko Widodo.

Cuitan lainnya menyebut Sudirman tidak mampu mengatasi permasalahan energi.

Peneliti Indef mengutarakan keterkaitan nama-nama menteri dalam isu reshuffle tersebut setidaknya dipengaruhi dua hal.

Pertama, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun, dan kedua akibat terpengaruh pemberitaan di media massa.

Survei ini dilakukan Indef pada 12 Agustus-13 November 2015.

Pengolahan data media sosial menggunakan 6,5 juta tweet tentang pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,  1,5 juta tweet tentang menteri Kabinet Kerja dan 15.000 tweet tentang isu reshuffle.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com