Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Terus Bela Setya Novanto, Apa Kata Gerindra?

Kompas.com - 23/11/2015, 15:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa tak mempermasalahkan jika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membela mati-matian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto.

Nama Novanto kini tengah terseret kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Wajar saja Fadli Zon itu membela temannya," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Namun, Desmond mengatakan bahwa sikap Fadli itu bukanlah sikap fraksi ataupun Partai Gerindra. Oleh karena itu, dia meminta Fadli tak membawa sikap fraksi atau partai saat membela Setya Novanto di media massa.

(Baca: Ketua MKD: Fraksi Tak Boleh Intervensi Kasus Setya Novanto)

"Gerindra tidak membantu Pak Novanto, cuma Gerindra mempertanyakan ini ada apa, makanya kita ingin adanya kejujuran kedua belah pihak," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Desmond mengakui, Gerindra bersama parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pada Jumat (20/11/2015) lalu berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Novanto menghadapi kasusnya.

Namun, menurut dia, hal tersebut bukan berarti Gerindra membela Setya Novanto.

(Baca: Ini Kata Prabowo soal Kasus Pencatut Nama Jokowi)

"Ya itu kan KMP tempat berkumpul, tidak ada dampak apa-apa, orang sebentar lagi juga bubar kok, kan nanti 2018 juga (KMP) bubar," ucap Desmond.

Fadli Zon sebelumnya mencurigai bahwa Setya Novanto dijebak dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini. (Baca: Fadli Zon: Mungkin Pak Novanto Dijebak)

Dia mempertanyakan bagaimana percakapan Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin bisa direkam.

Dia curiga Maroef sengaja merekam pertemuan itu untuk menjebak Novanto. Lantas, Maroef bekerja sama dengan Sudirman Said untuk membukanya ke publik. (Baca: Fadli Zon Duga Ada "Operasi Intelijen" dalam Kasus Setya Novanto

"Mungkin saja Pak Novanto dijebak," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com