Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin Tak Hadiri Rapat dengan Komisi VII

Kompas.com - 23/11/2015, 11:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tak menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2015), karena sedang berada di Jepang.

Selain membahas agenda utama mengenai kelanjutan pembangunan smelter Freeport, sejumlah anggota Komisi VII DPR juga hendak mengklarifikasi mengenai pertemuan Maroef dengan Ketua DPR Setya Novanto yang belakangan menimbulkan polemik.

"Menurut saya, rapat ini tidak usah dilanjutkan. Ini kan penting sekali, tak hanya Freeport dan lain-lain. Kita juga ingin tahu tentang isu yang hangat saat ini, yang terkait dengan Setya Novanto dan sebagainya," kata anggota Komisi VII dari PDI-P, Adian Napitupulu.

"Menurut saya ,rapat ini kita lanjutkan yang soal smelter saja. Soal isu hangat yang terkait masalah Setya Novanto itu memang harus Presiden Direktur PT Freeport. Kalau smelter mungkin bisa kita lanjutkan," kata anggota Fraksi Nasdem, Kurtubi.

Namun, Ketua Komisi VII Kardaya Warnika tak setuju jika pembahasan smelter diwakili oleh pejabat PT Freeport lain.

Dia menilai, akan lebih baik Maroef langsung yang menjelaskan mengenai progres pembangunan smelter di Gresik ini.

"Kalau Freeport cuma mengirim manajer untuk melakukan pembahasan, Komisi VII kirim stafnya saja," ucap Kardaya.

Akhirnya, karena ketidakhadiran Maroef, rapat ini pun ditunda. Rapat kembali dijadwalkan pada 1 Desember 2015 pukul 13.00 WIB atas permintaan PT Freeport Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com