Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Petugas TPS Jangan Asal Main Catat

Kompas.com - 21/11/2015, 23:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menuturkan, selain mengandalkan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi kecurangan dalam pemilu. 

"Kami sudah tahu titik-titiknya. Nanti pengawas TPS harus maksimal kerjanya. Tentu yang paling diharapkan adalah partisipasi masyarakat," kata Nasrullah di Bandung, Jumat (20/11/2015).

Nasrullah memaparkan, sering kali petugas di lapangan lalai. Idealnya, mereka mencocokan satu-satu undangan C6 (pemberitahuan untuk memilih) dengan DPT. Namun, seringkali langkah ini diabaikan.

"Waspadai petugas yang menerima DPT ini. Kalau dia punya daftar DPT, tapi kerjanya cuma main catat. Dia tidak menggunakan cross check," kata dia.

Nasrullah menambahkan, hal tersebut sering kali terjadi di daerah dimana biasanya pemilih dan petugas pencatat DPT sudah saling mengenal. Karena telah saling kenal, pemilih tetap dipersilakan mencoblos tanpa dicocokan dulu datanya.

"Kalau tiba-tiba ada orang lain yang datang bawa undangan, semestinya dia (petugas) boleh saja minta identitas. Kalau cuma bawa undangan, belum tentu ada dalam DPT," tutur Nasrullah.

Bawaslu mengingatkan ketidakcermatan petugas bisa menjadi potensi kecurangan. Pada pemilu yang lalu, Bawaslu menemukan modus jual beli undangan C6. Undangan yang belum sempat tersebar diperjualbelikan ke sejumlah pihak seharga Rp 20.000,- atau Rp 30.000,-.

Ia menginginkan hal tersebut tak lagi ditemukan pada pilkada serentak 9 desember 2015. "Ini pilkada yang lalu ya. Jangan sampai ini muncul lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com