Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Bakrie: KMP Merasa Setya Novanto Tak Bersalah

Kompas.com - 21/11/2015, 18:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite Koalisi Merah Putih (KMP) telah menerima penjelasan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Penjelasan itu disampaikan Novanto saat bertemu dengan elite KMP di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jumat (20/11/2015) sore.

"Kami kemarin mendengarkan dari Pak Novanto tentang kejadian yang sebenarnya. Novanto beri penjelasan jelas, dan kita dari KMP merasa dia tidak bersalah," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disela-sela kegiatan perayaan Deepavali Nasional 2015 di Jakarta, Sabtu (21/11/2015) malam.

Meski demikian, ia mengatakan, KMP tetap menunggu proses penyelidikan dan persidangan yang akan dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman Itu Suara Saya )

Sebab, kasus ini sebelumnya telah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD. (Baca: Soal Desakan Pecat Novanto, Aburizal Sebut Menggulingkan Orang Itu Dosa )

"Bagaimana pun juga kita tunggu hasil MKD," ujarnya.

Saat disinggung bantuan yang akan diberikan KMP kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu, Aburizal enggan mengungkapkannya. (Baca: Agung Laksono Dorong MKD Gelar Pemeriksaan Setya Novanto secara Terbuka )

Begitu pula saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan KMP usai mendengarkan keterangan Novanto.

"Pokoknya serahkan ke MKD," ucap dia singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com