Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: KMP Siap Dukung Setya Novanto Jalani Sidang MKD

Kompas.com - 20/11/2015, 23:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat untuk memberikan dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk membeberkan semua hal dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait tudingan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Kesepakatan itu dicapai setelah petinggi partai yang tergabung dalam KMP berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2015) malam.

"KMP sepakat dukung SN (Setya Novanto) menjalani proses di MKD sampai tuntas. Agar segera clear, benar atau salah," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat.

Novanto telah menjelaskan duduk perkara kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sampai menyeret namanya kepada KMP. 

KMP, kata Sohibul, yakin jika Novanto tidak bersalah dalam kasus dugaan pencatutan nama itu. (Baca: JK Bantah Pernyataan Luhut Pandjaitan soal Sudirman Said )

Bahkan, KMP mendesak agar Novanto membeberkan secara gamblang di hadapan MKD duduk perkara yang sebenarnya.

"Kami beri motivasi agar siap membeberkan semua itu di MKD," ujarnya. (Baca: MKD Bisa Gelar Sidang Terbuka Kasus Setya Novanto, Ini Argumentasinya )

Meski yakin Novanto tak bersalah, Sohibul menyatakan, KMP menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengusutan perkara sekaligus sidang yang akan digelar MKD kelak.

Sohibul sendiri setuju jika pengusutan perkara berlangsung secara terbuka dan transparan. (Baca: Setya Novanto: Saya Tak Pernah Akui Rekaman Itu Suara Saya )

Di dalam transkrip percakapan yang diserahkan Sudirman, Novanto bersama pengusaha Riza Chalid menjanjikan dapat mengatur renegoisasi kontrak Freeport, asalkan perusahaan asal Amerika itu memberikan 11 persen saham kepada Presiden dan 9 persen saham kepada Wapres.

Tak hanya itu, Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, sekaligus meminta agar Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan.

Catatan redaksi:
Redaksi mengubah isi dan judul artikel dari judul sebelumnya, "Presiden PKS: KMP Siap Dukung Setya Novanto". Redaksi memohon maaf apabila artikel sebelumnya telah menimbulkan kesalahpahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com