KPK Buka Lowongan untuk Posisi Sekjen, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencari kaum profesional untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal KPK yang kosong.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, pendaftaran dibuka hingga 3 Desember 2015.

"Terkait dengan pengisian jabatan struktural, Sekjen KPK masih kosong. Deputi terisi semua," kata Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

"KPK buka lowongan pimpinan tinggi madya untuk posisi Sekjen," ujarnya.

Untuk proses seleksi, kata Zulkarnain, telah dibentuk panitia seleksi Sekjen KPK, yang terdiri dari lima orang dari internal dan eksternal.

Adapun kelima orang tersebut yaitu dua mantan Sekjen KPK Sugiri Syarif dan Bambang Sapto Pratomo Sunu sebagai pakar.

Kemudian, nama lainnya adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata dari unsur akademisi, Sekretaris Menpan-RB Dwi Wahyu Atmaji dari unsur birokrat, serta Zulkarnain selaku panitia dari internal KPK.

Zulkarnain mengatakan, pendaftaran dapat dilakukan melalui situs kpk.go.id dan terbuka bagi para pegawai negeri sipil lembaga negara atau kementerian atau setingkat kementerian.

Adapun syaratnya sebagai berikut:

1. Pangkat golongan II pembina utama muda IV C minimal sudah dua tahun.

2. Minimal menduduki jabatan struktural di kementerian atau lembaga sejajar eselon II atau setingkatnya.

3. Berusia maksimal 58 tahun pada akhir masa pendaftaran.

4. Serta persyaratan lainnya yang dapat dilihat dari situs tersebut.

"Kami juga berharap yang mendaftar yang ingin punya kemauan kuat untuk bergabung dan perkuat KPK," kata Zulkarnain.

"Jadi kita berharap dengan melengkapi persyaratan, tidak sekadar meramai-ramaikan saja," ucapnya.

Zulkarnain mengatakan, KPK hanya membuka lowongan untuk pegawai negeri sipil. KPK tidak menerima kandidat dari non-PNS, terlebih lagi yang berlatar belakang partai politik.

"Ini sudah disebutkan dari PNS. PNS tidak ada yang jadi anggota parpol," kata Zulkarnain.

Zulkarnain mengatakan, KPK mencari kriteria kandidat yang kompetensinya memenuhi persyaratan KPK.

Syarat itu antara lain integritasnya baik, komitmen organisasinya bagus, daya tahan kuat, mampu bekerja sama, dan mampu menjembatani pimpinan dengan pegawai.