Adian: Setya Novanto Harus Dinonaktifkan agar Tidak Ada Lagi Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu meminta Ketua DPR Setya Novanto nonaktif untuk sementara dari jabatannya karena sudah terseret kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa menyelidiki kasus ini tanpa adanya intervensi.

"Harus dipastikan proses penyelidikan berjalan terbuka tanpa intervensi, belajar dari kasus Donald Trump," kata Adian saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/10/2015).

Adian menilai, proses di MKD terkait kehadiran Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam kampanye bakal capres Amerika Serikat, Donald Trump, berjalan secara tidak transparan dan penuh intervensi.

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, seusai menghadiri acara geladi bersih pelantikan anggota DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Selasa (30/9/2014).

Selain itu, baik Novanto dan Fadli Zon, tidak bersedia memenuhi panggilan MKD hingga dua kali.

Sejumlah pimpinan dan anggota MKD pun akhirnya menjemput bola dengan mendatangi Politisi Partai Golkar itu, tanpa diketahui oleh sejumlah pimpinan dan anggota MKD lainnya.

Setelah melakukan pemeriksaan diam-diam itu, MKD menjatuhkan sanksi berupa teguran. (Baca: Diam-diam, MKD Sudah Periksa Setya Novanto-Fadli Zon pada Pekan Lalu)

Adian yang saat itu berstatus sebagai pelapor mengaku tidak puas dengan kinerja MKD. (Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

"Setya Novanto harus dinonaktifkan dulu dari jabatan sebagai anggota DPR untuk menjamin tidak ada lagi intervensi seperti itu," ucap Politisi PDI-P ini.

Nantinya, lanjut Adian, jika tak terbukti, maka nama baik Setya Novanto bisa dipulihkan dan dia bisa aktif kembali menjabat sebagai ketua DPR.

Sebaliknya, jika memang Novanto terbukti mencatut nama Presiden dan Wapres untuk mendapatkan saham dari PT Freeport, maka MKD harus bertindak tegas.

"Kalau terbukti, kalau benar itu terjadi, dia sudah melakukan pelanggaran berat. Tak hanya dicopot dari pimpinan DPR, tapi juga diberhentikan dari keanggotaannya," ucap Adian.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presidendan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.