PP PTMSI Tak Dapat Anggaran Pra-PON, Oegroseno Laporkan Ketua KONI ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol (Purn) Oegroseno melaporkan dugaan penyimpangan anggaran untuk pelaksanaan pra Pekan Olahraga Nasional Tenis Meja beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Tono Suratman tidak menganggarkan dana untuk pra PON yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana semestinya.

"Yang pertama kaitan dengan kondisi tenis meja. Saya akan sampaikan pada KPK, terkait biaya penggunaannya," ujar Oegroseno di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Oegroseno menyebut ada dua kubu dalam Persatuan Tenis Meja. Ia mengklaim kubu dia yang sah menurut hukum dan semestinya mendapatkan dana dari KONI.

"Anggaran itu tidak tepat sasaran. Yang sah menurut hukum adalah kepengurusan saya, tapi kenapa yang diberikan yang ilegal?" kata Oegroseno.

Karena tidak mendapatkan anggaran dari KONI, kepengurusan PTMSI di bawah Oegroseno akhirnya menyelenggarakan pra PON dengan anggaran sendiri dari sejumlah donatur.

Oegroseno pernah mengadukan soal anggaran pra PON ke KONI, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan.

"Kalau KONI yang dilaporkan, ya ketua umum yang bertanggungjawab. Kegiatannya sudah dilaksanakan," kata mantan Wakil Kepala Polri itu.

"Kan ini masih pakai biaya APBN. Kalau APBN tidak digunakan sebaik-baiknya kasihan duit rakyat," lanjut dia.

Oegroseno menyebut, pecahnya PTMSI terjadi sekira dua tahun lalu. Saat itu, Oegroseno mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang akhirnya diputuskan bahwa kubu dia yang sah.

Ia pun menyerahkan putusan tersebut ke Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu. Menpora telah menyurati KONI agar menaati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tetap tidak ditanggapi.

"Gugatan PTUN sudah jelas tapi masih tidak dianggap oleh ketua KONI. Yang jelas pasti ada penyimpangan anggaran," kata Oegroseno.